RADAR BERITA , Pesisir Barat – Ketua DPC Grib Jaya Pesisir Barat, Maryanta, menyoroti sikap kurang serius aparat kepolisian dalam menindaklanjuti laporan dugaan penyimpangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di berbagai jenjang pendidikan di Kabupaten Pesisir Barat.
Laporan dugaan penyimpangan ini diajukan oleh LSM Lipan, didampingi oleh ormas Grib Jaya Pesisir Barat, ke Unit Tipikor Polres Pesisir Barat pada tanggal 13 Oktober 2025. Namun, hampir enam bulan berlalu, belum ada kejelasan nyata mengenai proses penyidikan.
“Sayangnya, hampir enam bulan berjalan, respons dari Tipikor Polres Pesisir Barat terkesan lamban dan kurang serius. Beberapa kali kami konfirmasi, tidak ada jawaban jelas mengenai kelanjutan laporan, bahkan kami belum tahu apakah terlapor sudah dipanggil atau belum,” ungkap Maryanta.
Maryanta menegaskan, sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penegak hukum wajib memeriksa laporan secara administratif dan substantif paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya laporan. “Kalau laporan ini tidak ditangani dengan serius, berarti ada potensi pelanggaran terhadap ketentuan tersebut,” tegasnya.
Dia menambahkan, jika laporan ini tidak segera ditindaklanjuti hingga tahap penyidikan, bukan hanya negara yang dirugikan, tetapi juga masa depan generasi muda di Kabupaten Pesisir Barat.
“Publik tentu menunggu apakah laporan ini akan benar-benar diproses secara hukum atau berhenti hanya di tahap telaahan tanpa tindakan nyata,” kata Maryanta.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Polres Pesisir Barat belum memberikan keterangan resmi terkait status laporan dugaan penyimpangan Dana BOS tersebut.
( Redaksi )
