RADAR BERITA, Pesisir Barat — Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat terus memacu kesiapan pembangunan Sekolah Rakyat dengan melakukan koordinasi intensif terkait pemenuhan Readiness Criteria (RC) bersama Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis (PPS) Lampung.
Langkah percepatan itu dipimpin langsung Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Barat, Ir. Armand Acyuni, didampingi Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Irhamuddin, S.KM., M.M., Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Mesrawan, serta Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial P3AKB, Heni Fitri, S.Sos.
Dalam koordinasi tersebut, Armand Acyuni mengungkapkan bahwa proses pemenuhan dokumen RC kini memasuki tahapan penting. Sejumlah dokumen strategis tengah disiapkan, mulai dari AMDAL, ANDALALIN hingga Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
“Seluruh tahapan administrasi terus dipercepat agar pembangunan Sekolah Rakyat dapat segera direalisasikan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Satker PPS Lampung, Pendi Maita Yunas, S.T., menjelaskan pembangunan akan mulai ditindaklanjuti setelah seluruh dokumen RC rampung dan hasil survei lapangan dari Tim Kementerian Pekerjaan Umum selesai diproses.
Menurutnya, terdapat sejumlah catatan penting dari hasil survei lapangan yang harus segera dituntaskan. Di antaranya pembangunan akses jalan menuju lokasi, perkerasan jalan, hingga pembangunan jembatan menuju kawasan Sekolah Rakyat.
“Setelah semua tahapan terpenuhi, Kementerian Sosial RI nantinya akan menerbitkan Surat Keputusan penetapan lokasi pembangunan,” jelasnya.
Ia juga memastikan secara administratif lahan pembangunan telah memenuhi syarat karena sudah mengantongi sertifikat resmi. Meski demikian, area tersebut masih memerlukan proses cut and fill guna menunjang kesiapan konstruksi.
Tak hanya itu, kebutuhan jaringan listrik juga menjadi perhatian serius. Dinas Sosial disebut akan segera berkoordinasi dengan PLN agar infrastruktur pendukung dapat terpenuhi sebelum pembangunan dimulai.
Selain aspek teknis, Pemkab Pesisir Barat juga menggandeng BPBD untuk mengkaji potensi risiko bencana di lokasi pembangunan, mulai dari ancaman banjir, longsor hingga gempa bumi.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Satker PPS Lampung turut memaparkan sejumlah program pembangunan dan rehabilitasi yang saat ini ditangani pihaknya di Provinsi Lampung.
Untuk sektor pendidikan, program mencakup pembangunan sekolah, madrasah hingga perguruan tinggi negeri. Sedangkan pada sektor non-pendidikan meliputi pembangunan rumah ibadah, pasar, rumah sakit, Gedung Olahraga (GOR), surfing center, hingga pembangunan kawasan heritage, rumah adat dan cagar budaya.
Langkah percepatan pembangunan Sekolah Rakyat ini diharapkan menjadi solusi pemerataan akses pendidikan sekaligus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Pesisir Barat.
( Red / Ryan )
