METRO — Persiapan Forum Edukasi dan Dialog Interaktif Pencegahan Korupsi sebagai Early Warning System di Kota Metro terus dimatangkan. Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung Kamis, 10 September 2026 ini akan menghadirkan Plh. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat (Ditpermas) KPK RI sebagai narasumber utama dan tunggal.
Forum akan mempertemukan Pemerintah Kota Metro, DPRD, mahasiswa, organisasi kepemudaan, masyarakat, LSM, pelaku usaha dan berbagai elemen lainnya untuk membahas pencegahan korupsi serta penguatan tata kelola pemerintahan.
Ketua Pelaksana Heri Setiawan, SE menegaskan bahwa kegiatan yang kita persiapkan bukan hanya acaranya, tetapi juga substansinya. Kita ingin forum ini menghasilkan pemahaman, pemetaan persoalan dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti. Karena itu, mengingat pentingnya kegiatan ini, kami meminta kerja sama dan dukungan sepenuhnya dari Pemerintah Kota Metro,” ujarnya.
Heri juga menyampaikan apresiasi atas kesediaan pihak Ditpermas KPK RI untuk hadir langsung di Kota Metro. Menurutnya, kehadiran tersebut tidak terlepas dari komunikasi yang intens yang dilakukan oleh inisiator kegiatan, Hendra Apriyanes, sekaligus pihak yang sejak awal mematangkan konsep dan substansi kegiatan.
“Kehadiran pihak Ditpermas KPK RI ini tentunya tidak lepas dari komunikasi yang intens dari inisiator kegiatan. Beliau yang sejak awal mematangkan kegiatan ini, membangun komunikasi dan memastikan agar forum ini tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial. Karena itu, kami sebagai panitia tentu akan berupaya mempersiapkan seluruh kebutuhan kegiatan sebaik mungkin,” kata Heri.
Lokasi Dimatangkan Ulang
Terkait lokasi, Heri menjelaskan bahwa tempat pelaksanaan sebenarnya telah dijadwalkan sebelumnya. Namun, dalam proses koordinasi terjadi miss komunikasi mengenai penggunaan lokasi sehingga perlu dilakukan pematangan ulang.
Gedung Sesat Agung Sai Wawai diketahui bertepatan dengan agenda resepsi pernikahan, sementara Wisma Haji juga digunakan untuk kegiatan pada 9 September 2026.
“Besok sudah terjadwal untuk kami melakukan koordinasi dengan Asisten I, Diskominfo dan Inspektorat. Salah satu alternatif yang akan kami bicarakan adalah gedung di belakang Rumah Dinas Wali Kota Metro. Kami berharap melalui koordinasi ini segera diperoleh kepastian lokasi sehingga persiapan kegiatan dapat berjalan maksimal,” ujar Heri.
Hendra Apriyanes: Perubahan Lokasi Menjadi PR Tersendiri
Inisiator kegiatan Hendra Apriyanes mengatakan, persoalan lokasi memang perlu segera diselesaikan karena lokasi sebelumnya bukan sekadar pilihan internal panitia, tetapi telah dibahas dalam rangkaian komunikasi dan koordinasi dengan pihak Ditpermas KPK RI.
Menurutnya, dalam Zoom Meeting sebelumnya bersama pihak Ditpermas KPK RI, selain agenda dan substansi kegiatan, lokasi pelaksanaan juga telah dibicarakan dan disepakati serta telah menjadi bagian dari agenda kegiatan.
“Perubahan lokasi ini tentu menjadi PR tersendiri bagi kami. Sebab, sebelumnya lokasi kegiatan sudah dibahas, disepakati dalam Zoom Meeting bersama pihak Ditpermas KPK RI dan telah teragendakan. Karena itu, ketika kemudian muncul persoalan penggunaan lokasi, tentu harus segera kita selesaikan melalui koordinasi yang baik agar tidak mengganggu kesiapan kegiatan,” ujar Hendra.
Ia menegaskan, perubahan lokasi bukan persoalan yang harus diperdebatkan, tetapi harus segera dicarikan solusi yang paling tepat dengan mempertimbangkan kelayakan tempat, kapasitas peserta, aksesibilitas, serta kesiapan teknis untuk menerima kehadiran pihak Ditpermas KPK RI.
“Prinsipnya sederhana. Kita sudah membangun komunikasi dengan pihak Ditpermas KPK RI dan mendapatkan kepastian kehadiran. Jangan sampai persoalan lokasi justru menjadi kendala pada tahap akhir persiapan. Kalau memang harus diralat, mari kita ralat melalui koordinasi resmi dan segera pastikan lokasi penggantinya,” tegasnya.
Anes: Jangan Jadikan Forum KPK Sekadar Seremonial
Hendra Apriyanes juga menegaskan, kehadiran langsung Ditpermas KPK RI harus dimanfaatkan secara maksimal.
“Kita tidak sedang membuat sebuah acara. Kita sedang membangun ruang untuk melihat persoalan sebelum persoalan itu menjadi masalah.”
Menurut Anes, forum akan membahas antara lain efisiensi anggaran, perencanaan dan penganggaran, Pokir, pengadaan barang dan jasa, konflik kepentingan, pelayanan publik serta peran masyarakat dalam pengawasan.
“Jangan sampai forum bersama KPK ini hanya menghasilkan dokumentasi. Kita ingin ada persoalan yang dipetakan, titik rawan yang dikenali dan rekomendasi yang bisa ditindaklanjuti,” tegasnya.
Anes menambahkan, Kota Metro tentunya menjadi perhatian tersendiri, sehingga kesediaan Ditpermas KPK RI untuk hadir langsung merupakan kesempatan penting bagi seluruh pihak.
Ia berharap forum tersebut tidak berhenti pada diskusi, tetapi menghasilkan catatan, rekomendasi, pembagian peran dan langkah tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing.
“Jangan menunggu persoalan menjadi besar baru kita bertindak. Risiko harus dikenali sebelum menjadi masalah. Itulah esensi pencegahan,” pungkasnya. ( Red )
