Opini
Oleh : Yudha Saputra ( Praktisi Pers )
Ketua DPD ASWIN LAMPUNG
Ketika Kritik Dibungkam: Alarm Matinya Adab dan Moral dalam Ruang Demokrasi
Di negeri yang menjunjung tinggi nilai pendidikan dan kebudayaan, semestinya kritik menjadi bagiaan dari proses pendewasaan bangsa.
Kritik rakyat bukanlah ancaman, melainkan cermin—tempat kekuasaan bercermin untuk melihat kekurangan, memperbaiki diri, dan tumbuh menjadi lebih baik.
Namun apa jadinya jika kritik justru dibalas dengan laporan pidana?
Fenomena ini bukan sekadar persoalan hukum, melainkan kemunduran cara berpikir.
Ketika suara masyarakat yang menyampaikan evaluasi kinerja penguasa dihadapi dengan kriminalisasi, maka yang sedang dipertontonkan bukanlah ketegasan, melainkan ketakutan. Ketakutan terhadap kebenaran yang disuarakan secara terbuka.
Padahal dalam prinsip demokrasi, kritik adalah bentuk partisipasi publik yang sah dan dilindungi. Ia merupakan napas dari kehidupan bernegara yang sehat. Tanpa kritik, kekuasaan berpotensi menjadi absolut—dan sejarah telah berulang kali membuktikan, kekuasaan yang anti kritik hanya akan melahirkan penyimpangan.
Lebih jauh lagi, membalas kritik dengan jerat hukum mencerminkan hilangnya adab dalam berkuasa. Seorang pemimpin sejati tidak alergi terhadap kritik, justru menjadikannya bahan evaluasi.
Ketika adab hilang, maka kekuasaan tak lagi berpijak pada moral, melainkan pada ego dan kepentingan sempit.
Ironisnya, hal ini terjadi di ruang yang seharusnya menjadi pusat pendidikan nilai dan etika. Jika praktik pembungkaman terus dibiarkan, maka kita sedang mewariskan ketakutan kepada generasi berikutnya—bukan keberanian berpikir, bukan pula kejujuran bersuara.
Negeri ini tidak kekurangan orang pintar, tetapi mulai kehilangan kebijaksanaan. Kritik dianggap musuh, bukan mitra. Perbedaan pandangan dianggap ancaman, bukan kekayaan demokrasi.
Sudah saatnya kita kembali pada akar nilai: bahwa kekuasaan bukan untuk dilindungi dari kritik, melainkan untuk diuji oleh kritik.
Bahwa hukum bukan alat membungkam, tetapi penjaga keadilan. Dan bahwa pendidikan bukan hanya soal ilmu, tetapi juga tentang adab dan moral dalam menyikapi perbedaan.
Jika kritik terus dikriminalisasi, maka yang runtuh bukan hanya kebebasan berpendapat, tetapi juga martabat bangsa itu sendiri.
