Proyek KUA Karya Penggawa Bernilai Miliaran Disorot GRIB JAYA, Keselamatan Pekerja dan Pengawasan Dipertanyakan
PESISIR BARAT, — Pembangunan Gedung Balai Nikah dan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat, menjadi sorotan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) GRIB JAYA Kabupaten Pesisir Barat. Proyek yang menggunakan anggaran negara dan disebut bernilai miliaran rupiah tersebut dipertanyakan dari sisi keselamatan pekerja, pengawasan, hingga kesesuaian pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Ketua DPC GRIB JAYA Kabupaten Pesisir Barat, Maryanta atau kerap disapa Bang Ryan, mengatakan pengawasan terhadap proyek pemerintah harus dilakukan secara serius, terlebih pembangunan tersebut menggunakan uang rakyat.
Menurutnya, berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, terdapat sejumlah hal yang perlu mendapatkan perhatian dan klarifikasi dari pihak kontraktor, pengawas maupun instansi terkait.
“Ini uang rakyat. Karena itu pelaksanaannya harus benar-benar diawasi. Jangan hanya mengejar progres pembangunan, tetapi keselamatan pekerja dan kualitas pekerjaan justru tidak menjadi perhatian,” ujar Bang Ryan.
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah penggunaan alat pelindung diri (APD). Bang Ryan mengaku melihat adanya pekerja yang tidak menggunakan APD saat melakukan aktivitas konstruksi.
Ia menilai persoalan keselamatan kerja tidak boleh dianggap sepele karena pekerjaan konstruksi memiliki risiko kecelakaan yang cukup tinggi.
“Pekerja harus mendapatkan perlindungan. APD itu bukan sekadar pelengkap, tetapi bagian dari keselamatan dalam bekerja. Kami mempertanyakan bagaimana penerapan K3 di proyek ini dan siapa yang bertanggung jawab mengawasinya,” katanya.
Selain keselamatan pekerja, Bang Ryan juga mempertanyakan keberadaan serta fungsi pengawasan proyek di lapangan. Berdasarkan hasil pemantauannya, pekerjaan disebut lebih banyak diserahkan kepada kepala tukang, sementara pengawasan langsung dari tim pengawas dinilai belum terlihat maksimal.
“Proyek bernilai besar harus memiliki sistem pengawasan yang jelas. Pengawas harus memastikan setiap tahapan pekerjaan sesuai gambar, spesifikasi teknis, RAB dan kontrak. Jangan sampai pengawasan hanya dilakukan sesekali,” tegasnya.
Bang Ryan juga menyoroti keterangan kepala tukang yang ditemuinya di lokasi. Ia menyebut kepala tukang tersebut hanya memegang gambar pekerjaan dan tidak mengetahui secara rinci mengenai Rencana Anggaran Biaya (RAB).
“Ketika kami konfirmasi, kepala tukang mengaku tidak mengetahui RAB secara keseluruhan dan hanya memegang gambar pekerjaan. Ini tentu perlu dijelaskan oleh pihak yang bertanggung jawab terhadap proyek,” ungkap Bang Ryan.
Menurutnya, RAB merupakan salah satu dokumen penting dalam pelaksanaan pekerjaan karena berkaitan dengan volume, jenis pekerjaan dan pembiayaan. Karena itu, ia meminta agar kesesuaian antara dokumen perencanaan dengan pekerjaan di lapangan dapat diperiksa.
Sorotan berikutnya berkaitan dengan material yang digunakan. Bang Ryan mengatakan berdasarkan informasi yang diperolehnya dari kepala tukang, material yang datang ke lokasi kemudian dipasang berdasarkan arahan kontraktor atau subkontraktor.
“Material tidak cukup hanya datang lalu dipasang. Harus dipastikan apakah jenis, kualitas, volume dan spesifikasinya sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam kontrak,” ujarnya.
Ia juga mempertanyakan sejauh mana keterlibatan kontraktor atau subkontraktor dalam melakukan pengawasan langsung terhadap pekerjaan di lapangan.
“Kalau pihak yang bertanggung jawab terhadap pekerjaan tidak rutin berada di lokasi, bagaimana memastikan setiap pekerjaan sesuai standar? Ini yang harus dijelaskan,” lanjutnya.
Tak hanya itu, Bang Ryan turut meminta penjelasan mengenai mekanisme pengawasan dari pihak Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Barat.
Berdasarkan keterangan kepala tukang yang dikonfirmasi di lokasi, pihak Kemenag Pesisir Barat disebut hanya datang sesekali dan melakukan dokumentasi di lokasi.
“Kalau memang demikian, tentu perlu diklarifikasi. Kami tidak ingin membuat kesimpulan sepihak. Tetapi proyek yang menggunakan anggaran negara harus memiliki mekanisme monitoring yang jelas dari awal sampai selesai,” katanya.
Atas sejumlah persoalan tersebut, DPC GRIB JAYA Kabupaten Pesisir Barat mendorong agar dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap proyek pembangunan tersebut.
Bang Ryan meminta pemeriksaan tidak hanya dilakukan terhadap hasil akhir bangunan, tetapi juga terhadap proses pelaksanaan pekerjaan.
“Kalau memang diperlukan, kami mendorong dilakukan audit dan pemeriksaan dari hulu sampai hilir. Mulai dari perusahaan yang memenangkan tender, dokumen kontrak, RAB, spesifikasi teknis, penggunaan material, progres pekerjaan, pembayaran hingga pengawasan di lapangan,” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa sikap DPC GRIB JAYA merupakan bagian dari kontrol sosial masyarakat dan bukan dimaksudkan untuk menghambat pembangunan.
“Kami tidak sedang mencari-cari kesalahan. Kami hanya ingin memastikan uang rakyat digunakan dengan benar. Kalau pekerjaan memang sudah sesuai aturan, tentu kami dukung. Tetapi kalau ada yang tidak sesuai, harus ada penjelasan dan perbaikan,” ujar Bang Ryan.
Menurutnya, masyarakat memiliki kepentingan langsung terhadap kualitas pembangunan karena gedung tersebut nantinya akan digunakan untuk pelayanan publik.
“Yang menikmati bangunan ini nantinya masyarakat. Jadi jangan sampai setelah proyek selesai justru muncul persoalan kualitas. Lebih baik diawasi sejak awal daripada menunggu terjadi masalah setelah bangunan selesai,” tambahnya.
Maryanta alias Bang Ryan menegaskan DPC GRIB JAYA Kabupaten Pesisir Barat akan terus melakukan pemantauan terhadap pembangunan tersebut. Pihaknya juga akan mendorong instansi berwenang melakukan pemeriksaan apabila nantinya ditemukan ketidaksesuaian yang dapat dibuktikan.
“Kami akan memperketat pengawasan terhadap proyek-proyek pemerintah yang ada di Pesisir Barat, terutama yang menggunakan anggaran besar. Ini uang rakyat, maka masyarakat juga punya hak untuk mengawasi,” pungkasnya.
Catatan: Pernyataan mengenai dugaan persoalan dalam proyek tersebut merupakan keterangan Maryanta alias Bang Ryan berdasarkan hasil pemantauan dan informasi yang diperolehnya di lapangan. Hal tersebut masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi dari pihak kontraktor, konsultan pengawas, Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Barat, serta pihak terkait lainnya. Masing-masing pihak memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab.
( Red )
