Oleh: Hendra Apriyanes
Kota Metro saat ini tidak sekadar menghadapi keterbatasan anggaran. Yang sedang kita saksikan adalah gejala stagnasi pembangunan yang makin sistemik dan mengkhawatirkan.
Ironisnya, di tengah ruang fiskal yang terus menyempit, ruang publik justru dipenuhi seremoni, agenda simbolik, dan narasi keberhasilan yang dipoles sedemikian rupa. Pemerintah seolah ingin meyakinkan masyarakat bahwa keadaan masih terkendali, padahal fondasi pembangunan kota perlahan mulai retak dari dalam.
Realitas “Jebakan Operasional”
Data tidak pernah berbohong. Ketika sebagian besar APBD terserap untuk membiayai belanja pegawai dan operasional birokrasi, maka ruang pembangunan otomatis menyempit. Anggaran yang seharusnya menjadi alat percepatan pembangunan akhirnya habis hanya untuk menjaga mesin pemerintahan tetap hidup.
Ibarat kendaraan, APBD Kota Metro hari ini lebih banyak digunakan untuk memanaskan mesin di garasi, bukan untuk menggerakkan kendaraan menuju tujuan pembangunan.
Dampaknya nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat. Jalan lingkungan rusak yang tak kunjung diperbaiki, drainase yang terus memicu genangan dan banjir, hingga program pemberdayaan ekonomi yang berjalan setengah hati. Pemerintah tampak terjebak dalam “survival mode” — sibuk mempertahankan ritme administratif, namun kehilangan kemampuan untuk melakukan lompatan pembangunan.
Jika pola pengelolaan fiskal seperti ini terus dipertahankan, maka Kota Metro tidak sedang bergerak menuju kemajuan, melainkan sedang masuk ke dalam jebakan stagnasi permanen.
Dalam beberapa tahun ke depan, ancaman yang dihadapi bukan lagi sekadar perlambatan pembangunan, tetapi kemunduran kualitas kota secara perlahan.
Pertama, krisis infrastruktur akan semakin nyata. Perbaikan jalan, drainase, dan fasilitas publik hanya akan dilakukan dengan pola tambal sulam yang bersifat sementara. Kerusakan tidak pernah benar-benar diselesaikan, hanya dipindahkan menjadi beban tahun berikutnya.
Kedua, muncul fenomena “digitalisasi semu”. Pelayanan publik dipoles dengan berbagai aplikasi dan tampilan modern, namun kualitas layanan dasar tetap stagnan. Kota terlihat modern di layar, tetapi persoalan mendasar masyarakat tetap tidak tersentuh.
Ketiga, Metro berpotensi kehilangan generasi produktifnya. Anak-anak muda yang memiliki kapasitas dan daya saing akan memilih pergi ke daerah lain karena kota ini tidak lagi mampu menyediakan ruang pertumbuhan ekonomi yang sehat. Dalam jangka panjang, kondisi ini akan memperlemah daya hidup kota itu sendiri.
Quarto, ketergantungan terhadap pemerintah pusat akan semakin besar. Tanpa keberanian melakukan efisiensi dan penataan birokrasi secara serius, ruang fiskal daerah akan terus terkan dan berpotensi memunculkan sanksi maupun pembatasan dari pemerintah pusat.
DPRD: Pengawas atau Sekadar Penonton?
Dalam situasi seperti ini, publik tentu berhak mempertanyakan posisi DPRD.
Fungsi pengawasan tidak boleh berhenti pada rapat formal, seremonial, atau pernyataan normatif belaka. Ketika belanja operasional terus membengkak sementara kapasitas pembangunan melemah, seharusnya itu menjadi alarm serius bagi lembaga legislatif.
Publik berhak bertanya:
Mengapa persoalan struktur belanja daerah tidak menjadi agenda pengawasan utama?
Mengapa gagasan efisiensi dan penataan organisasi nyaris tidak terdengar?
Dan mengapa kritik sering muncul ketika polemik politik mencuat, namun melemah ketika persoalan fundamental menyangkut kualitas tata kelola daerah sedang terjadi?
Jika DPRD terus larut dalam ritme politik seremoni yang sama, maka lembaga ini perlahan kehilangan marwahnya sebagai representasi kepentingan rakyat.
Kota Metro Membutuhkan Keberanian, Bukan Pencitraan
Kota Metro tidak membutuhkan lebih banyak panggung seremoni. Kota ini membutuhkan keberanian mengambil keputusan yang mungkin tidak populer, tetapi penting untuk menyelamatkan masa depan daerah.
Sudah saatnya pemerintah daerah melakukan langkah-langkah nyata:
Moratorium kegiatan seremonial dan agenda non-prioritas yang tidak berdampak langsung bagi masyarakat.
Audit kinerja birokrasi secara menyeluruh untuk memastikan setiap struktur benar-benar produktif dan relevan.
Penataan belanja daerah yang lebih sehat agar APBD kembali menjadi instrumen pembangunan, bukan sekadar alat mempertahankan rutinitas birokrasi.
Dan yang paling penting: keberanian untuk jujur kepada publik mengenai kondisi fiskal daerah yang sebenarnya.
Karena transparansi jauh lebih terhormat dibanding mempertahankan citra semu di tengah kondisi yang terus memburuk.
Stagnasi bukanlah takdir. Ia lahir dari pilihan kebijakan dan keberanian yang tidak pernah diambil.
Karena itu, masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton pasif. Ketika pembangunan melambat tetapi seremoni terus dipertontonkan, rakyat berhak bertanya:
Apakah pemerintah benar-benar sedang membangun kota, atau hanya sedang mempertahankan panggung kekuasaan?
Jika keberanian untuk berubah tidak lahir dari dalam pemerintahan, maka tekanan publik akan menjadi kekuatan yang menentukan arah masa depan Kota Metro.
Kota ini terlalu berharga untuk dibiarkan tenggelam dalam rutinitas birokrasi tanpa arah.
Sebab pada akhirnya, setiap rupiah yang dikelola pemerintah berasal dari keringat rakyat. Dan rakyat berhak mendapatkan lebih dari sekadar pidato, seremoni, dan narasi pencitraan.
