METRO – Pelantikan Drs. Ahmad Hariyanto sebagai Sekretaris Daerah definitif Kota Metro pada Jumat (12/6/2026) Pergantian pucuk pimpinan birokrasi ini dinilai bukan sekadar agenda administratif rutin, melainkan momentum strategis untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola pemerintahan di Kota Metro.
Pemerhati kebijakan publik Kota Metro, Hendra Apriyanes, menilai kehadiran figur Sekda baru melalui mekanisme open bidding membawa harapan baru di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap efektivitas birokrasi, kualitas pelayanan, serta kondisi fiskal daerah yang belakangan menjadi perbincangan luas masyarakat.
Menurut pria yang akrab disapa Anes tersebut, Ahmad Hariyanto datang dengan modal legitimasi yang cukup kuat. Selain meraih nilai tertinggi dalam proses seleksi dengan skor 88,23, pengalaman memimpin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tulang Bawang Barat dinilai menjadi bekal penting dalam membangun kultur birokrasi yang lebih responsif, disiplin, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Kita menyambut baik pelantikan Sekda definitif Kota Metro. Namun publik tentu tidak berharap jabatan ini hanya berhenti pada seremoni pergantian pejabat. Sekda baru langsung dihadapkan pada tantangan besar yang membutuhkan keberanian mengambil keputusan, integritas dalam tata kelola, serta komitmen kuat terhadap transparansi,” ujar Anes kepada awak media, Kamis (11/6/2026).
Anes menegaskan bahwa posisi Sekda bukan sekadar koordinator administratif biasa. Sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Sekda memegang peran sentral dalam menentukan arah disiplin fiskal, efektivitas belanja daerah, hingga kualitas pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.
Karena itu, ia menilai agenda paling mendesak yang harus segera dilakukan adalah pembenahan total terhadap tata kelola fiskal daerah, termasuk memastikan setiap kebijakan anggaran benar-benar memiliki orientasi manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar menghabiskan postur belanja rutin tanpa dampak nyata.
“Realitas hari ini menuntut keberanian untuk melakukan penataan ulang secara serius. Sekda baru harus mampu memperkuat transparansi fiskal, menghentikan pola pemborosan anggaran, memperbaiki disiplin administrasi, serta memastikan setiap rupiah APBD bekerja untuk kepentingan rakyat. Jangan sampai birokrasi kehilangan sensitivitas di tengah tekanan ekonomi daerah yang dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti pentingnya penguatan akuntabilitas internal pemerintahan agar seluruh proses administrasi berjalan tertib, profesional, dan bersih dari praktik-praktik maladministrasi yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah.
Selain sektor fiskal, Anes menilai reformasi pelayanan publik harus menjadi prioritas utama Sekda baru. Pengalaman Ahmad Hariyanto dalam sektor pelayanan terpadu diharapkan mampu membawa perubahan kultur birokrasi di Kota Metro menjadi lebih cepat, adaptif, serta tidak mempersulit masyarakat dalam mengakses layanan pemerintahan.
“Birokrasi modern tidak boleh lagi mempertontonkan budaya lamban, berbelit, dan minim kepastian pelayanan. Kehadiran Sekda baru harus menjadi energi pembenahan agar aparatur benar-benar hadir sebagai pelayan masyarakat, bukan sekadar penjaga meja administrasi,” lanjutnya.
Dalam pandangannya, Kota Metro yang kini memasuki usia ke-89 membutuhkan keberanian melakukan koreksi besar terhadap pola tata kelola pemerintahan. Ia mengingatkan bahwa tantangan daerah ke depan tidak semakin ringan, terutama di tengah tekanan fiskal, tuntutan pelayanan publik, dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap transparansi pemerintahan.
Karena itu, Anes menegaskan dirinya akan tetap konsisten menempatkan diri sebagai mitra kritis pemerintah yang bekerja berbasis data, fakta lapangan, serta kepentingan publik secara objektif dan konstruktif.
“Selamat bertugas kepada Bapak Ahmad Hariyanto. Publik Metro menaruh harapan besar agar di bawah kepemimpinan administrasi yang baru, lahir keberanian melakukan pembenahan nyata, bukan sekadar kosmetik birokrasi. Kepercayaan masyarakat hanya dapat dibangun melalui transparansi, keberpihakan kepada rakyat, dan tata kelola pemerintahan yang bersih serta berkeadilan,” pungkas Anes.
