Metro – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PU TR) Kota Metro, Sri Mulyani, menegaskan komitmen jajarannya untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik menjelang Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik oleh Ombudsman Republik Indonesia yang dijadwalkan dimulai pada awal Agustus 2026.
Komitmen tersebut disampaikan saat memimpin rapat koordinasi dan evaluasi internal yang membahas kesiapan seluruh bidang dalam menghadapi proses penilaian. Rapat difokuskan pada pemenuhan seluruh indikator yang menjadi objek penilaian Ombudsman, mulai dari standar pelayanan hingga mekanisme penanganan pengaduan masyarakat.
Tahun ini menjadi kali pertama Dinas PU TR Kota Metro masuk dalam objek penilaian Ombudsman RI bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) serta Dinas Sosial. Penilaian tersebut merupakan bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah.
Adapun layanan yang menjadi fokus penilaian di Dinas PU TR meliputi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), serta pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Selain itu, Ombudsman RI juga akan menilai kelengkapan dokumen dan eviden pelayanan, pemenuhan standar pelayanan, kepastian jangka waktu penyelesaian layanan, prosedur dan persyaratan pelayanan, serta kelengkapan dan efektivitas kanal pengaduan masyarakat.
Kepala Dinas PU TR Kota Metro, Sri Mulyani, mengatakan bahwa pihaknya telah menginstruksikan seluruh bidang untuk mempersiapkan seluruh kebutuhan administrasi maupun substansi pelayanan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Penilaian Ombudsman ini menjadi momentum bagi kami untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Seluruh bidang kami minta memastikan dokumen pendukung, eviden pelayanan, standar pelayanan, prosedur, persyaratan, jangka waktu penyelesaian layanan, hingga kanal pengaduan masyarakat telah terpenuhi dengan baik," ujar Sri Mulyani, Jumat (24/7/2026).
Menurutnya, keberhasilan dalam penilaian bukan hanya diukur dari capaian nilai, tetapi juga dari konsistensi dalam memberikan pelayanan yang profesional, transparan, akuntabel, mudah diakses, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
"Kami berharap Dinas PU TR Kota Metro dapat meraih hasil yang optimal dalam penilaian kepatuhan Ombudsman RI. Namun yang lebih penting, evaluasi ini menjadi sarana untuk memperkuat budaya pelayanan publik yang berintegritas serta menghadirkan pelayanan yang semakin cepat, tepat, dan memberikan kepastian bagi masyarakat," tambahnya.
Melalui persiapan yang matang dan sinergi seluruh jajaran, Dinas PU TR Kota Metro optimistis mampu memenuhi seluruh indikator penilaian Ombudsman RI. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari komitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui pelayanan publik yang prima, berkualitas, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
( Redaksi / Rls )
