Oleh: Yudha Saputra
Praktisi Pers | Ketua DPD Asosiasi Wartawan Internasional (ASWIN) Provinsi Lampung
Indonesia adalah negara hukum. Amanat konstitusi menegaskan bahwa hukum harus menjadi panglima dalam menjamin keadilan, melindungi hak-hak warga negara, dan menciptakan ketertiban. Namun, hukum akan kehilangan marwah apabila hanya hadir sebagai instrumen penindakan, tanpa menghadirkan kepastian, kemanfaatan, dan rasa keadilan bagi masyarakat.
Sudah saatnya paradigma penegakan hukum berubah. Aparatur penegak hukum tidak cukup hanya menegakkan aturan, tetapi juga harus menjadi pelayan masyarakat yang mengedepankan integritas, profesionalisme, dan pengabdian. Kewenangan bukanlah simbol kekuasaan, melainkan amanah yang wajib dipertanggungjawabkan.
Di saat yang sama, literasi hukum harus menjadi gerakan bersama. Masyarakat yang memahami hukum akan lebih mampu melindungi haknya, menjalankan kewajibannya, serta menyelesaikan persoalan melalui mekanisme yang benar. Pengetahuan hukum adalah fondasi lahirnya masyarakat yang berkeadaban.
Namun, tantangan terbesar penegakan hukum hari ini bukan hanya pelanggaran hukum, melainkan juga praktik penyalahgunaan kewenangan. Sudah saatnya bangsa ini bersatu melawan mafia hukum dan segala bentuk praktik yang mencederai keadilan. Tidak boleh ada ruang bagi oknum ataupun jaringan yang memanfaatkan proses penegakan hukum sebagai sarana intimidasi, pemerasan, atau mencari keuntungan pribadi dengan berlindung di balik kewenangan hukum. Perbuatan demikian bukanlah penegakan hukum, melainkan pengkhianatan terhadap hukum itu sendiri.
Kepercayaan publik tidak dibangun melalui pencitraan atau slogan, melainkan melalui keberanian membersihkan institusi dari penyimpangan, menegakkan hukum secara objektif, serta memastikan bahwa tidak seorang pun kebal terhadap hukum.
Dalam negara demokrasi, pers memiliki tanggung jawab yang sama pentingnya. Pers adalah pilar demokrasi yang menjalankan fungsi kontrol sosial, mengawal jalannya pemerintahan, sekaligus menjadi penyambung suara rakyat. Pers harus tetap independen, berpegang teguh pada Kode Etik Jurnalistik, serta berani menyampaikan kebenaran secara objektif tanpa tunduk pada tekanan politik, ekonomi, maupun kekuasaan.
Bangsa ini tidak membutuhkan hukum yang hanya terlihat tegas, tetapi membutuhkan hukum yang benar-benar adil. Indonesia tidak membutuhkan aparatur yang mengejar popularitas, melainkan aparatur yang mengutamakan pengabdian. Dan bangsa ini membutuhkan pers yang tetap merdeka, kritis, dan bertanggung jawab dalam menjaga nurani publik.
Ketika hukum menjadi solusi, mafia hukum diberantas tanpa kompromi, aparatur menempatkan integritas di atas kepentingan, dan pers tetap menjadi penjaga demokrasi, maka cita-cita Indonesia sebagai negara hukum yang adil, bersih, dan bermartabat tidak lagi sekadar harapan, melainkan kenyataan yang dapat diwariskan kepada generasi mendatang.
