Oleh: Hendra Apriyanes
(Pemerhati Kebijakan Publik)
Kota Metro selama ini dikenal sebagai Kota Pendidikan. Predikat tersebut seharusnya tidak hanya dimaknai dari banyaknya sekolah, kampus, atau tingginya angka partisipasi pendidikan. Lebih dari itu, predikat tersebut merupakan tanggung jawab moral bahwa masyarakatnya memiliki tradisi berpikir yang sehat, budaya berdiskusi yang kuat, dan kemampuan menyelesaikan perbedaan pandangan secara dewasa.
Hampir setiap hari kita menyaksikan berbagai kritik terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, kebijakan pemerintah, hingga perilaku para pejabat di ruang publik maupun media sosial. Status demi status bermunculan. Video kritik beredar. Perdebatan berlangsung panjang. Namun setelah semuanya berlalu, sering kali persoalan yang diperdebatkan tetap berada di tempat yang sama.
Di sinilah pertanyaan penting perlu diajukan kepada diri kita bersama: apakah kita benar-benar sedang membangun perubahan, atau sekadar memproduksi kegaduhan?
Kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi. Tanpa kritik, kekuasaan berpotensi kehilangan arah. Namun kritik juga memiliki tujuan yang lebih besar daripada sekadar menunjukkan kesalahan. Kritik seharusnya menjadi alat untuk memperbaiki keadaan dan mendorong lahirnya kebijakan yang lebih baik.
Ketika Pemerintah dan Masyarakat Sama-Sama Perlu Berbenah
Agar penilaian tetap objektif, persoalan ini tidak bisa dibebankan hanya kepada satu pihak. Baik pemerintah maupun masyarakat memiliki ruang yang sama untuk melakukan perbaikan.
Di satu sisi, birokrasi sering kali terjebak dalam zona nyaman. Keberhasilan program masih terlalu sering diukur dari laporan administrasi yang rapi, tingginya serapan anggaran, atau banyaknya kegiatan yang terlaksana. Padahal masyarakat tidak hidup dari laporan dan presentasi. Masyarakat hidup dari hasil pembangunan yang benar-benar mereka rasakan.
Tidak sedikit kritik yang muncul justru karena adanya jarak antara laporan keberhasilan dengan realitas yang dirasakan masyarakat. Ketika kritik datang, respons yang muncul terkadang lebih bernuansa pembelaan daripada evaluasi. Kritik dianggap sebagai ancaman terhadap kewibawaan pemerintah, bukan sebagai masukan yang dapat membantu memperbaiki kebijakan.
Padahal pemerintahan yang kuat bukanlah pemerintahan yang bebas dari kritik. Pemerintahan yang kuat adalah pemerintahan yang mampu mendengar kritik tanpa kehilangan fokus untuk bekerja.
Namun kejujuran juga menuntut kita untuk mengakui bahwa tidak semua kritik yang beredar memiliki kualitas yang sama. Ada kritik yang lahir dari kepedulian dan pencarian fakta, tetapi ada pula yang lahir dari kemarahan sesaat, asumsi yang belum terverifikasi, atau sekadar keinginan menjadi bagian dari keramaian.
Banyak persoalan yang langsung divonis sebagai kegagalan tanpa terlebih dahulu memahami regulasi, kewenangan, proses administrasi, maupun keterbatasan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah. Akibatnya, kritik kehilangan daya dorong perubahan karena tidak dibangun di atas pemahaman yang utuh.
Ketika pemerintah menutup diri dan masyarakat hanya mengejar sensasi, yang lahir bukan perbaikan, melainkan kegaduhan yang menguras energi semua pihak.
Saatnya Menaikkan Standar Kritik Publik
Jika Metro ingin benar-benar menjadi Kota Pendidikan, maka masyarakatnya harus berani menaikkan kualitas kritik.
Kritik tidak cukup hanya berbunyi keras. Kritik harus mampu menjelaskan persoalan secara jelas, sistematis, dan berbasis fakta. Sebuah kritik yang baik setidaknya mampu menjawab enam pertanyaan mendasar:
What (Apa)
Apa substansi kebijakan yang dipersoalkan?
Who (Siapa)
Siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang terdampak?
Where (Di mana)
Di mana persoalan tersebut terjadi?
When (Kapan)
Kapan kebijakan dibuat dan kapan dampaknya muncul?
Why (Mengapa)
Mengapa kebijakan tersebut dianggap tidak efektif atau bermasalah?
How (Bagaimana)
Bagaimana solusi yang realistis untuk memperbaikinya?
Ketika enam pertanyaan tersebut dapat dijawab secara baik, kritik tidak lagi sekadar opini. Kritik telah berkembang menjadi analisis kebijakan yang memiliki bobot dan sulit diabaikan oleh siapa pun.
Kebebasan Berpendapat yang Beretika
Demokrasi menjamin kebebasan berpendapat. Hak untuk mengkritik pemerintah merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang harus dihormati.
Namun kebebasan selalu berjalan beriringan dengan tanggung jawab. Kritik terhadap kebijakan harus dibedakan secara tegas dari serangan terhadap pribadi seseorang. Perdebatan tentang program dan keputusan publik tidak boleh berubah menjadi penghinaan, fitnah, atau pembunuhan karakter.
Pedoman SKB 3 Menteri terkait implementasi UU ITE telah memberikan ruang yang jelas bahwa kritik yang berbasis fakta, data, dan ditujukan untuk kepentingan publik bukanlah tindak pidana. Karena itu masyarakat tidak perlu takut untuk bersikap kritis.
Sebaliknya, pemerintah juga tidak boleh alergi terhadap kritik yang disampaikan secara sah dan bertanggung jawab. Kritik adalah bagian dari mekanisme koreksi dalam demokrasi, bukan ancaman yang harus dibungkam.
Menjaga Integritas di Tengah Kedekatan dengan Kekuasaan
Hubungan antara masyarakat dan pemerintah memang idealnya bersifat kemitraan. Tujuannya adalah membangun daerah secara bersama-sama.
Namun kemitraan yang sehat tidak boleh menghilangkan independensi. Kita perlu waspada terhadap kecenderungan di mana kedekatan dengan kekuasaan, akses tertentu, kepentingan proyek, ataupun hubungan personal perlahan mengikis objektivitas.
Ketergantungan terhadap keuntungan tertentu sering kali membuat fungsi kontrol melemah. Kritik yang seharusnya menjadi alat perbaikan berubah menjadi pembenaran. Pada saat yang sama, keberanian menyampaikan kebenaran mulai memudar karena muncul kekhawatiran kehilangan akses atau kenyamanan.
Padahal integritas seorang pemerhati kebijakan, akademisi, aktivis, jurnalis, maupun tokoh masyarakat justru diuji ketika ia tetap mampu bersikap objektif meskipun berada dekat dengan lingkar kekuasaan.
Mendukung kebijakan yang baik adalah sikap yang benar. Namun keberanian mengoreksi kebijakan yang keliru adalah bentuk tanggung jawab yang lebih besar.
Harapan untuk Kota Metro
Kota Metro tidak membutuhkan lebih banyak orang yang pandai mengeluh. Kota ini membutuhkan lebih banyak warga yang berani berpikir, mengkaji persoalan secara mendalam, dan menawarkan jalan keluar.
Pemerintah tidak membutuhkan pujian yang berlebihan, melainkan masukan yang jujur. Sebaliknya, masyarakat tidak membutuhkan pemerintah yang antikritik, melainkan pemerintah yang bersedia mendengar, mengevaluasi, dan belajar.
Jika kritik disampaikan dengan data dan pemerintah merespons dengan keterbukaan, maka perbedaan pandangan tidak akan melahirkan permusuhan. Sebaliknya, ia akan menjadi energi yang mendorong perubahan.
Sebagai Kota Pendidikan, Metro semestinya menjadi contoh bahwa peradaban dibangun bukan oleh suara yang paling keras, melainkan oleh gagasan yang paling jernih. Karena pada akhirnya, kemajuan sebuah daerah tidak ditentukan oleh siapa yang paling sering berbicara, tetapi oleh siapa yang paling sungguh-sungguh bekerja untuk memperbaikinya.
Mari menjaga Metro dengan akal sehat, keberanian moral, dan integritas yang tidak mudah diperjualbelikan. Sebab kota yang maju bukanlah kota yang bebas dari kritik, melainkan kota yang mampu mengubah kritik menjadi perbaikan, dan perbedaan menjadi kekuatan untuk melangkah bersama.
